Dalam kaitan analisis terhadap anggaran dan keuangan Negara, tantangan sekaligus kendala utama adalah terbatasnya tenaga ahli di bidang anggaran. Hal tersebut disampaikan oleh Marzuki Alie pada saat Sidang Paripurna di Gedung DPR, Senin (30/8).

“Dengan sangat terbatasnya tenaga ahli yang dimiliki Dewan, khususnya yang terdapat di Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), maka pekerjaan analisis anggaran menjadi terbatas. Oleh karena itu sangat perlu dipikirkan untuk menambah tenaga ahli yang memadai dalam upaya meningkatkan analisis terhadap anggaran dan keuangan Negara.” terangnya.

Dia menambahkan, Dalam konteks tugas penyusunan anggaran Negara, Dewan secara langsung dan tidak langsung sudah melakukan pengawasan terhadap anggaran sejak perencanaannya. Sedangkan dalam konteks pembahasan dan penetapan anggaran negara, Dewan senantiasa menggunakan ‘hak budget-nya’ sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi anggaran Dewan juga dilakukan dalam bentuk pengawasan berbagai kebijakan anggaran Negara, baik kebijakan penerimaan Negara maupun kebijakan belanja Negara. Selain itu, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN juga merupakan bentuk pengawasan Dewan terhadap anggaran Negara. Karena pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK RI dan dilaporkan kepada Dewan. Dengan demikian kinerja Dewan dalam fungsi anggaran akan semakin baik, terutama dengan dibentuknya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI.

Lebih lanjut Marzuki mengatakan, penyelesaian pembahasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah merupakan salah satu bentuk performa atau kinerja Dewan di bidang anggaran. Oleh karena itu, Dewan akan menyelesaikan RUU APBN Tahun 2011 tersebut sebelum Masa Persidangan I DPR-RI berakhir atau paling lama dua bulan sebelum anggaran Negara tersebut yang dilaksanakaan pada tanggal 1 Januari 2011 mendatang.

“Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan menyadari masih terdapat beberapa tantanganataupun kendala yangsifatnya sangat teknis seperti relatif sedikitnya waktu yang tersedia. Dalam pembahasan RUU APBN, sebenarnya dibutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga Dewan dapat mengetahui secara utuh dan lengkap berbagai hal yang berkaitan dengan rencana kebijakan penerimaan Negara dan kebijakan belanja Negara. Namun berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU APBN sudah harus disetujui paling lambat 2 (dua) bulan sebelum APBN tersebut dilaksanakan.”papar Marzuki.

Dia menambahkan, khusus pembahasan Rancangan APBN, Dewan sebaiknya menambah hari pembahasan anggaran sejak RUU APBN disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan. Hal ini penting agar Dewan dapat melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAK/L) berkaitan rencana program maupun kegiatan. Salah satu tujuannya adalah agar Dewan dapat memonitor dan mengawasi berbagai kebijakan APBN selama tahun berjalan. Dengan demikian Dewan dapat memaksimalkan pelaksanaan ‘hak budget’nya khususnya dari sisi pembahasan RAPBN sehingga Dewan bukan dianggap sebagai stempel pemerintah dalam setiap pembahasan anggaran Negara.

Dalam akhir pembahasannya Marzuki mengatakan,kehadiran BAKN sebagai alat kelengakapan Dewan menjadi hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam upaya Dewan melaksanakan fungsi anggaran. Apalagi seringkali terdapat perbedaan persepsi antara BPK dengan para auditi terhadap berbagai hal yang menyangkut tentang keuangan Negara. (ra)